KOMISI PENDIDIKAN DPRD: PENJAGA HAK RAKYAT KINI DIMANA
Setiap tahun anggaran pendidikan terus digelontorkan. Angkanya tidak sedikit. Namun, di balik besarnya anggaran itu, masih banyak orang tua yang harus berjuang mencari bangku sekolah bagi anaknya.
Sistem penerimaan yang rumit, keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pemerataan kualitas pendidikan yang belum tercapai, hingga keluhan masyarakat yang terus berulang menjadi pertanyaan besar: di mana peran Komisi Bidang Pendidikan DPRD..?
Sebagai representasi rakyat, DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam bidang pendidikan, fungsi tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanat konstitusi untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak atas pendidikan yang layak.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada rapat dengar pendapat atau kunjungan kerja yang bersifat seremonial. Pengawasan harus mampu mengidentifikasi akar persoalan, meminta pertanggungjawaban eksekutif, serta mendorong lahirnya solusi yang nyata. Ketika keluhan masyarakat terus berulang setiap tahun, DPRD perlu mengevaluasi apakah fungsi pengawasannya telah berjalan secara efektif.
Komisi Pendidikan juga harus menjadi garda terdepan dalam mengawal penggunaan anggaran pendidikan. Setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi peserta didik, guru, dan peningkatan mutu pendidikan. Anggaran yang besar seharusnya berbanding lurus dengan meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.
Persoalan daya tampung sekolah negeri, pemerataan guru, sarana pendidikan, dan kualitas pembelajaran tidak dapat dipandang sebagai masalah rutin tahunan. Jika persoalan yang sama terus berulang tanpa perbaikan yang berarti, masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun DPRD.
Komisi Pendidikan tidak hanya hadir ketika pembahasan anggaran atau saat menjadi sorotan publik. Kehadirannya harus dirasakan oleh masyarakat melalui pengawasan yang konsisten, komunikasi yang terbuka, dan keberanian menyampaikan rekomendasi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kegagalan mengawalnya hari ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, keberhasilan Komisi Bidang Pendidikan DPRD tidak diukur dari banyaknya rapat yang diselenggarakan, tetapi dari sejauh mana hak masyarakat atas pendidikan benar-benar terpenuhi.
Masyarakat tidak menuntut kesempurnaan. Namun masyarakat berhak mengharapkan adanya pengawasan yang serius, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta keberanian mengambil sikap ketika ditemukan persoalan yang menghambat terpenuhinya hak pendidikan.
Sudah saatnya Komisi Bidang Pendidikan DPRD membuktikan bahwa mereka bukan sekadar bagian dari proses pemerintahan, tetapi benar-benar menjadi wakil rakyat yang mengawal pendidikan demi masa depan generasi bangsa,namun kini dimanakah peran itu ketika rakyat dalam kesulitan menemukan bangku sekolah negeri buat putra-putrinya mendapatkan hak pendidikan. Junaidi
Comment