BALIKPAPAN, poskotabesar.com – DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi IV bersama Pemerintah Kota Balikpapan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program subsidi iuran BPJS Kesehatan kelas 3 mandiri. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bantuan yang digelontorkan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan hingga saat ini program BPJS Kesehatan gratis bagi peserta kelas 3 mandiri masih menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. Namun, sejumlah kendala di lapangan masih ditemukan sehingga diperlukan penguatan dalam pelaksanaannya.
“Komisi IV terus melakukan evaluasi terhadap program ini. Kami mendorong agar bantuan BPJS kelas 3 mandiri yang ditanggung Pemerintah Kota Balikpapan benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” kata Gasali, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, alokasi anggaran untuk subsidi BPJS Kesehatan kelas 3 mandiri saat ini mencapai sekitar Rp100 miliar. Meski terdapat perubahan dari tahun ke tahun, kenaikannya tidak terlalu signifikan karena data penerima manfaat terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
“Anggaran memang ada kenaikan, tetapi tidak terlalu besar. Yang terpenting adalah data penerima bantuan harus selalu terukur sehingga anggaran yang disiapkan pemerintah tepat sasaran,” ujarnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Balikpapan Timur itu menegaskan, pemerintah harus memastikan peserta yang mendapat subsidi merupakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
“Penerima manfaat harus benar-benar terukur. Jangan sampai bantuan yang seharusnya untuk masyarakat kurang mampu justru tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Komisi IV berharap program BPJS Kesehatan gratis dapat semakin optimal dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kota Balikpapan.
Comment