BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mengingatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bijak memanfaatkan bantuan permodalan maupun kredit usaha yang disalurkan melalui perbankan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidiq, meminta penerima bantuan memiliki perencanaan yang jelas sebelum menggunakan dana. Menurutnya, bantuan tersebut seharusnya diprioritaskan untuk memperkuat modal dan mengembangkan usaha.
“Penerima bantuan harus mempunyai perencanaan untuk mengelola bantuan. Harus berhati-hati dalam pengelolaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan modal kerja,” ujar Japar Sidiq, Selasa (22/9/2026).
Ia mengingatkan agar dana yang diterima tidak langsung digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, terutama jika belum ada kebutuhan mendesak.
“Kalau belum mendesak, jangan digunakan. Bantuan tersebut jangan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting,” tegasnya.
Japar menilai, pemanfaatan dana secara produktif penting agar bantuan atau kredit yang diterima benar-benar memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha. Dana tersebut, kata dia, semestinya digunakan untuk menambah modal, meningkatkan kapasitas produksi, maupun mengembangkan usaha.
“Harus didorong lebih produktif untuk memperkuat posisi permodalan yang diperuntukkan mengembangkan usaha, bukan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif,” katanya.
Menurut Japar, program pembiayaan UMKM, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada dasarnya ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses permodalan. Namun, setiap pinjaman memiliki ketentuan dan beban bunga yang harus dipenuhi oleh penerima.
“Pelaku UMKM yang meminjam tentu berdasarkan usaha dan dibebankan bunga. Hal ini disesuaikan dengan regulasi masing-masing perbankan yang mengeluarkan pinjaman,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya persoalan dalam pemanfaatan kredit UMKM. Berdasarkan informasi yang diterimanya, hanya sekitar 30 persen pelaku UMKM yang menggunakan pinjaman sebagai modal usaha, sementara sebagian lainnya dinilai belum memanfaatkan dana sesuai peruntukannya.
Karena itu, Japar meminta masyarakat yang memperoleh fasilitas kredit pemerintah maupun perbankan memastikan penggunaannya tepat sasaran.
“Pinjaman kredit dari pemerintah dan sebagainya harus tepat guna agar tidak terjadi kredit macet. Kalau tidak digunakan sesuai peruntukan, beban bunganya justru akan menumpuk,” pungkas Japar, anggota DPRD Balikpapan dari daerah pemilihan Balikpapan Utara.
Comment