JAKARTA – Upaya menciptakan Generasi Emas Indonesia 2045 masih menghadapi tantangan besar, salah satunya persoalan malnutrisi pada anak. Di Kalimantan Timur, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting tercatat masih mencapai 22,2 persen.
Associate Professor Muh. Akbar Bahar, Ph.D., Ketua Pharmacoepidemiology Research Group (PharmaEpid-RG) Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, menegaskan bahwa penanganan masalah gizi anak harus menjadi prioritas karena dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga kesehatan jangka panjang.
“Ketika seorang anak mendapatkan nutrisi yang memadai, manfaat yang dihasilkan jauh melampaui peningkatan berat badan atau tinggi badan. Risiko infeksi menurun, kebutuhan berobat berkurang, dan kualitas hidup anak menjadi lebih baik,” ujar Akbar Bahar.
Menurutnya, intervensi nutrisi merupakan investasi kesehatan masyarakat yang memberikan manfaat ganda, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
Pernyataan tersebut diperkuat melalui penelitian berjudul A Nutrient-Dense Formula in Undernourished Children in Indonesia: A Cost-Effective Strategy yang dipresentasikan pada ajang ISPOR Europe 2025 di Glasgow, Skotlandia.
Dalam penelitian itu, tim peneliti mengevaluasi dampak kesehatan dan ekonomi dari pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) atau Nutrient-Dense Formula (NDF) kepada anak-anak yang mengalami masalah gizi.
Hasilnya menunjukkan intervensi tersebut berpotensi menurunkan prevalensi stunting hingga 34,5 persen, wasting sebesar 72,7 persen, dan underweight sebesar 51,7 persen.
Jika diterapkan secara luas, program tersebut diperkirakan mampu mencegah sekitar 1,6 juta kasus stunting, 1,2 juta kasus wasting, dan 1,9 juta kasus underweight pada anak Indonesia.
Selain memperbaiki status gizi, penelitian juga menemukan bahwa peningkatan asupan nutrisi dapat menekan risiko berbagai penyakit infeksi yang kerap menyerang anak dengan kondisi gizi kurang.
Model penelitian memperkirakan kasus tuberkulosis (TB) dapat berkurang hingga 47,2 persen dan pneumonia sebesar 44,7 persen. Angka tersebut setara dengan pencegahan sekitar 1,2 juta kasus TB dan satu juta kasus pneumonia.
Sementara itu, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare diproyeksikan dapat ditekan masing-masing hingga 2,6 juta dan dua juta kasus.
Founder dan Chairman Health Collaborative Center (HCC), dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FSRPH, menilai hasil penelitian tersebut menjadi bukti penting bagi penyusunan kebijakan kesehatan berbasis data.
“Intervensi nutrisi yang tepat tidak hanya mencegah dampak kesehatan akibat malnutrisi, tetapi juga mampu mengurangi beban biaya pengobatan di masa mendatang.
Karena itu, implementasinya harus sesuai regulasi serta didukung bukti klinis dan ekonomi yang kuat agar tepat sasaran,” kata Ray.
Dari sisi ekonomi kesehatan, penelitian tersebut memperkirakan pengurangan kasus penyakit berpotensi menghemat biaya pengobatan hingga Rp2,46 triliun untuk TB, Rp3,88 triliun untuk pneumonia, Rp2,40 triliun untuk ISPA, serta Rp3,38 triliun untuk diare.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa intervensi PKMK memberikan manfaat kesehatan yang besar dengan biaya relatif rendah, bahkan tujuh kali lebih efektif dibanding ambang batas efektivitas biaya yang digunakan di Indonesia.
Akbar Bahar menegaskan bahwa kebijakan nutrisi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program bantuan pangan.
“Pemenuhan gizi yang tepat merupakan investasi jangka panjang untuk menghasilkan generasi yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” tegasnya.
Momentum Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak gizi anak merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Comment