BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD Kota Balikpapan menyepakati perubahan skema pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Sayang Ibu di Balikpapan Barat melalui mekanisme tahun jamak atau multiyears.
Proyek pembangunan rumah sakit milik Pemerintah Kota Balikpapan tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp218,52 miliar dengan masa pelaksanaan selama tiga tahun. Skema itu merupakan perubahan dari rencana sebelumnya yang menggunakan mekanisme tahun jamak selama dua tahun melalui adendum perjanjian kegiatan tahun jamak.
Namun, kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan anggota DPRD Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengungkapkan Fraksi PDI Perjuangan memilih tidak menyetujui penggunaan skema multiyears untuk proyek tersebut.
Menurut Budiono, sikap penolakan bukan hanya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), terdapat sejumlah perwakilan fraksi yang juga menyatakan keberatan terhadap skema pembiayaan tersebut.
“Saat rapat Banggar, ada empat perwakilan fraksi yang menyatakan tidak sepakat pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat menggunakan skema tahun jamak. Saya juga termasuk yang menyatakan tidak sepakat,” kata Budiono, Senin (7/9/2026).
Budiono menilai penggunaan kembali skema multiyears perlu dikaji secara lebih mendalam. Pasalnya, proyek RSU Sayang Ibu sebelumnya juga pernah direncanakan menggunakan mekanisme tahun jamak, tetapi pelaksanaannya tidak mampu diselesaikan sesuai rencana.
“Rumah sakit itu dulu juga pernah dianggarkan dengan skema multiyears, tetapi pekerjaannya tidak selesai. Itu menunjukkan ada perencanaan yang belum matang,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah kembali mengikat anggaran daerah dalam proyek jangka panjang.
Budiono juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan proyek multiyears hingga selesai.
“Pembangunan rumah sakit tersebut terkesan dipaksakan harus selesai pada 2029. Tetapi kalau transfer ke daerah dipotong lagi dan kemampuan fiskal tidak maksimal, saya tidak yakin target itu bisa tercapai,” tegasnya.
Ia mengingatkan, komitmen pembangunan proyek strategis tidak boleh hanya dilihat dari kemampuan mengalokasikan anggaran pada tahun berjalan. Pemerintah juga harus memastikan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Budiono menyebut percepatan pembangunan RSU Sayang Ibu masih memungkinkan dilakukan, tetapi harus diikuti dengan penataan kembali skala prioritas belanja daerah.
“Kalau memang mau dipercepat, pemerintah harus memusatkan prioritas belanja pada proyek-proyek strategis dan mengurangi program yang belum mendesak,” katanya.
Di sisi lain, dalam rapat paripurna tersebut DPRD Balikpapan juga menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Namun, Budiono menegaskan sikap politik Fraksi PDI Perjuangan tetap berbeda terkait pembiayaan RSU Sayang Ibu. Ia menyatakan hanya akan menandatangani kesepakatan KUA-PPAS, sementara dokumen persetujuan skema multiyears pembangunan rumah sakit tidak akan ditandatanganinya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa meski secara kelembagaan DPRD menyepakati perubahan skema pembiayaan, masih terdapat persoalan mengenai kesiapan perencanaan dan kemampuan fiskal daerah yang perlu mendapat perhatian sebelum proyek RSU Sayang Ibu kembali berjalan dengan skema tahun jamak.
Comment