BALIKPAPAN – Persoalan belum terealisasinya pengadaan seragam dinas bagi personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan selama tiga tahun terakhir mendapat perhatian dari Koordinator Komisi IV DPRD Balikpapan. Meski belum masuk dalam daftar kebutuhan prioritas utama, DPRD memastikan kebutuhan tersebut tetap akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran mendatang.
Koordinator Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa, menjelaskan bahwa tertundanya pengadaan seragam dinas bukan karena pemerintah daerah mengabaikan kebutuhan personel BPBD. Kondisi tersebut lebih disebabkan keterbatasan fiskal daerah yang mengharuskan pemerintah memfokuskan anggaran pada program-program yang dianggap lebih mendesak.
“Persoalan usulan seragam dinas BPBD yang belum terealisasi sampai tiga tahun anggaran ini kami anggap masuk prioritas kedua. Saat ini pemerintah daerah masih mengutamakan program-program yang masuk skala prioritas di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas,” ujar Taqwa, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, dalam proses penyusunan anggaran terdapat sejumlah kebutuhan yang harus didahulukan. Karena itu, beberapa kebutuhan operasional, termasuk pengadaan seragam dinas BPBD, masih berada pada kategori prioritas kedua.
“Kita sama-sama memahami bahwa anggaran makan minum, rapat-rapat, termasuk seragam dinas BPBD, masuk dalam skala prioritas kedua. Namun demikian, kami juga tidak memandang sebelah mata informasi bahwa sudah tiga tahun usulan seragam dinas tersebut belum terealisasi,” katanya.
Meski demikian, Taqwa menilai seragam dinas merupakan kebutuhan penting bagi personel BPBD yang setiap hari bertugas menangani berbagai situasi darurat, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga kegiatan penanggulangan lainnya di lapangan.
Karena itu, kami akan memberikan perhatian khusus terhadap usulan tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027 mendatang.
“Hal ini akan kami pertimbangkan karena menjadi kebutuhan penting ketika personel menjalankan agenda-agenda kedinasan. Dalam waktu dekat kami akan membahas anggaran murni maupun anggaran perubahan, sehingga persoalan ini akan kami pertimbangkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Taqwa membuka peluang agar kebutuhan seragam dinas BPBD dapat diakomodasi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi agar kebutuhan personel tetap terpenuhi tanpa membebani kondisi fiskal daerah.
“Insya Allah, jika memang kebutuhan tersebut dinilai penting bagi BPBD, maka bisa saja dianggarkan secara bertahap. Sepanjang dinas terkait, dalam hal ini BPBD, mengajukan usulan dan kebutuhannya secara resmi,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi personel BPBD Balikpapan yang selama ini menunggu realisasi pengadaan seragam dinas. Di tengah tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana yang terus meningkat, dukungan fasilitas kerja dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang profesionalisme dan kenyamanan petugas saat bertugas di lapangan.
Comment