BALIKPAPAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan mengingatkan agar seluruh program pembangunan daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ja ngan sampai anggaran yang disusun justru tidak menjawab persoalan yang dihadapi warga di lapangan.
Anggota DPRD Balikpapan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Selatan, Muhammad Hamid, menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada aspirasi masyarakat dan disusun berdasarkan skala prioritas.
“Pembangunan Kota Balikpapan harus berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada program yang diusulkan tetapi tidak sesuai dengan aspirasi yang disampaikan warga,” kata Hamid usai rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, setiap program yang direncanakan pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
“Penyusunan program harus berdasarkan prioritas. Tujuannya agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu,” ujarnya.
Hamid menjelaskan, DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu, koordinasi antara legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat.
“Masukan dari DPRD semuanya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah kota harus terus dilakukan agar program yang dijalankan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar setiap permasalahan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Tidak boleh ada lagi persoalan pembangunan yang ditutup-tutupi. Semua harus transparan dan dikomunikasikan dengan baik sehingga penanganannya lebih cepat dan tepat,” katanya.
Selain itu, Hamid turut menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp500 miliar. Ia berharap kondisi tersebut tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang.
“SiLPA yang mencapai lebih dari Rp500 miliar menjadi perhatian serius. Ke depan, anggaran harus lebih optimal diserap sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat dan mampu mempercepat kemajuan daerah,” pungkasnya.
Comment