BALIKPAPAN – Penyalahgunaan barcode dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali menjadi sorotan DPRD Kota Balikpapan. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Taufiq Qul Rahman, meminta pengawasan terhadap penggunaan barcode diperketat untuk mencegah terjadinya kecurangan di sejumlah SPBU.
Taufiq mengatakan, dugaan penyalahgunaan barcode muncul karena adanya penggunaan barcode yang sama untuk melakukan pengisian BBM dalam beberapa antrean.
“Penggunaan barcode yang digunakan beberapa kali dalam antrean ini diduga dimanfaatkan untuk mendapatkan Pertalite bersubsidi dalam jumlah tertentu. Ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme pengawasannya,” ujar Taufiq, Senin (24/8/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga pihak pengelola SPBU sebagai penyalur BBM bersubsidi.
Menurutnya, apabila pengawasan berjalan optimal, potensi penyalahgunaan barcode seharusnya dapat diminimalisasi. Terlebih, terdapat dugaan adanya pihak tertentu yang turut memfasilitasi praktik tersebut.
“Kalau memang ada yang menggunakan barcode secara tidak sah, harus ditindak tegas. Karena ada indikasi pihak lain yang diduga turut memfasilitasi terjadinya penyalahgunaan ini,” tegasnya.
Taufiq yang merupakan legislator dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan Barat itu menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kebutuhan Pertalite di Balikpapan sebenarnya telah disesuaikan dengan kuota yang tersedia.
Namun, persoalan di lapangan dinilai bukan semata-mata karena kekurangan pasokan.
“Kalau untuk kebutuhan BBM jenis Pertalite, sebenarnya kuotanya sudah memenuhi dan sudah sesuai. Tetapi ada temuan-temuan kecurangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat sendiri,” jelasnya.
Ia menyebut, pelaku dugaan penyalahgunaan barcode tidak menutup kemungkinan berasal dari warga Balikpapan maupun luar daerah.
Karena itu, DPRD Balikpapan akan menggunakan fungsi pengawasan untuk mencari solusi sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
“Terkait permasalahan barcode ini, kami perlu mengambil sikap sebagai fungsi pengawasan. Insyaallah minggu depan kami akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP),” katanya.
Dalam RDP tersebut, DPRD Balikpapan berencana mengundang PT Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menyalurkan BBM ke SPBU, serta Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan.
“Kami ingin meminta penjelasan sekaligus mencari solusi agar persoalan ini tidak terus terjadi dan masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi tidak dirugikan,” pungkas Taufiq.
Comment