BALIKPAPAN – Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan dari pemerintah pusat terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan karena berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan penurunan TKD tersebut terjadi pada sejumlah skema pendanaan, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat ke Balikpapan terus mengalami penurunan. Dulu nilainya mencapai sekitar Rp1,8 triliun, kemudian turun menjadi sekitar Rp1 triliun pada 2025. Sementara pada 2026 hanya berkisar Rp800 miliar,” ujar Alwi, Rabu (15/7/2026).
Menurut politisi Partai Golkar itu, berkurangnya alokasi dana dari pusat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, Pemkot Balikpapan tetap harus memenuhi kebutuhan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kualitas pelayanan publik.
Alwi menilai, jika tidak diantisipasi sejak dini, tren penurunan TKD dapat berdampak pada berbagai sektor strategis, termasuk kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar masyarakat lainnya.
“Efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, tetapi pemerintah daerah juga harus menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Balikpapan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk lebih agresif dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada 2026, target PAD Balikpapan diusulkan mencapai Rp1,58 triliun. Alwi berharap target tersebut dapat direalisasikan bahkan ditingkatkan guna menutupi kebutuhan anggaran yang timbul akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“OPD harus bekerja lebih keras meningkatkan PAD. Ini penting agar pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi meski transfer keuangan daerah terus menurun,” tegasnya.
DPRD pun memastikan akan terus mengawal kebijakan fiskal daerah agar kemampuan keuangan Kota Balikpapan tetap terjaga di tengah tantangan penurunan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Comment