Sigit Wibowo: Demokrasi Kuat Berawal dari Literasi Politik Masyarakat

Balikpapan – “Literasi politik menjadi penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi,” ujar Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, saat Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 di Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Sabtu (11/4/2026).
Ia menegaskan, literasi politik tidak hanya sebatas memahami, tetapi juga mencakup kemampuan menganalisis dinamika politik yang terus berkembang di tengah masyarakat.
“Hak politik warga negara telah dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E terkait kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat,” jelasnya.
Menurut Sigit, praktik demokrasi tidak hanya terjadi saat pemilu, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti musyawarah di lingkungan hingga musrenbang.
“Setiap keputusan yang diambil melalui kesepakatan bersama itu adalah bentuk demokrasi,” katanya.
Ia juga menyinggung dinamika sistem politik di Indonesia, mulai dari perkembangan partai politik hingga wacana perubahan sistem pemilu.
“Semua itu masih dalam tahap pembahasan dan terus berkembang sesuai kebutuhan demokrasi kita,” ungkapnya.
Sigit turut mengingatkan pentingnya wawasan kebangsaan, terutama bagi generasi muda.
“Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan empat pilar kebangsaan harus terus diperkuat,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Balikpapan, Muhammad Bayu Septian, menilai partisipasi politik masyarakat masih perlu ditingkatkan.
“Partisipasi pemilih dalam pemilu mencapai sekitar 78 persen, namun pada Pilkada 2024 turun menjadi 60,13 persen,” sebutnya.
Ia menilai hal tersebut menjadi perhatian bersama dalam upaya memperkuat demokrasi di daerah.
“Keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari partisipasi, tetapi juga dari kondisi yang kondusif, meski partisipasi tetap menjadi indikator penting legitimasi pemimpin,” jelas Bayu.
Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak apatis terhadap politik.
“Generasi Z memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga harus lebih aktif dan bijak dalam berpolitik,” pungkasnya.