BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi NasDem, Puryadi, mendorong agar pelaksanaan Perubahan APBD 2026 lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna pemandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (28/9/2026).
Puryadi menegaskan, perubahan anggaran tidak sekadar mengejar penyerapan, tetapi harus memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Secara umum, kami menekankan agar pelaksanaan Perubahan APBD 2026 benar-benar digunakan untuk memenuhi target penyerapan anggaran. Setiap program harus memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Puryadi.
Menurutnya, kondisi fiskal Kota Balikpapan saat ini menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat. Efisiensi dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) turut berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Berdasarkan kesepakatan Pemkot Balikpapan dan DPRD, Perubahan APBD 2026 berada di kisaran Rp3,57 triliun. Di sisi lain, terdapat penyesuaian anggaran sekitar Rp49,22 miliar yang berasal dari efisiensi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Puryadi meminta pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak.
“Terutama kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti kebutuhan air bersih, pendidikan dan kesehatan. Anggaran yang tersedia harus digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Politisi NasDem yang berasal dari daerah pemilihan Balikpapan Utara itu juga menyoroti keberlanjutan pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSI) Sayang Ibu di Balikpapan Barat.
Ia berharap pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dapat kembali dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
“Termasuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Daerah Sayang Ibu di Balikpapan Barat. Kami optimistis di tahun berikutnya, Insya Allah akan dilanjutkan,” pungkasnya.
Puryadi menilai, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah perlu memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan dasar dan program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Comment