BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan untuk bekerja lebih maksimal dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp1,58 triliun.
Menurut Alwi, PAD menjadi penopang utama pembangunan daerah, terutama di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Saat ini pemerintah daerah harus mencari berbagai celah dan strategi agar kebutuhan pembiayaan pembangunan tetap terpenuhi. PAD menjadi salah satu kunci utama,” kata Alwi usai pertemuan dengan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan, Kamis (16/7/2026).
Ia mengungkapkan, hingga memasuki triwulan III tahun 2026, realisasi PAD baru mencapai sekitar 35 persen atau sekitar Rp553 miliar dari target Rp1,58 triliun.
“Capaian ini tentu harus menjadi perhatian bersama. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan kita meningkatkan PAD,” ujarnya.
Alwi menegaskan, pendapatan daerah memiliki peran penting untuk mendukung berbagai layanan dasar masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan hingga pelayanan publik lainnya.
Dalam kesempatan itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti adanya potensi kebocoran pendapatan daerah yang harus segera diantisipasi.
“Saya melihat masih ada indikasi kebocoran yang perlu menjadi perhatian serius. Karena itu saya meminta tidak ada lagi sistem penagihan pajak maupun retribusi yang dilakukan secara manual,” tegasnya.
Menurutnya, sistem manual berpotensi membuka ruang terjadinya manipulasi nilai tagihan yang berdampak pada berkurangnya penerimaan daerah.
“Bisa saja terjadi permainan dengan membuat nilai tagihan lebih kecil dari yang sebenarnya. Hal-hal seperti ini yang harus kita tutup agar PAD tidak meleset dari target pada akhir tahun,” katanya.
Sebagai langkah pengawasan, DPRD Balikpapan mendorong penambahan perangkat tapping box pada sejumlah restoran dan hotel guna memantau transaksi secara real time dan meminimalkan potensi kebocoran pajak daerah.
Meski demikian, Alwi tetap optimistis target PAD Balikpapan tahun 2026 sebesar Rp1,58 triliun dapat tercapai.
“Kami optimistis target PAD bisa terpenuhi, asalkan pengawasan diperketat, digitalisasi sistem pemungutan pajak diperluas, dan seluruh OPD bekerja maksimal,” pungkasnya.
Comment