BALIKPAPAN – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Selasa (4/8/2026), guna membahas dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang dinilai mulai membebani sejumlah pemerintah daerah.
Ketua rombongan Komisi I DPRD Kukar, Desmon, menegaskan bahwa daerah membutuhkan kepastian terkait tambahan dana transfer agar program pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Sejumlah daerah saat ini mengalami kesulitan anggaran akibat adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, kami bergerak cepat mencari masukan dan membangun kesamaan pandangan agar tambahan dana untuk daerah bisa segera diperjuangkan,” ujar Desmon usai pertemuan dengan DPRD Balikpapan.
Menurut politisi PKB tersebut, kunjungan kerja dilakukan untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan terkini yang dihadapi daerah, terutama terkait kebijakan fiskal nasional yang berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Kami berdiskusi bagaimana DPRD dapat berjuang bersama-sama dalam urusan fiskal yang diatur pemerintah pusat. Khususnya terkait dana transfer daerah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Desmon juga mengkritisi rencana pemerintah pusat yang melakukan koreksi terhadap alokasi TKD bagi ratusan kabupaten dan kota di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya disampaikan secara terbuka dan transparan kepada pemerintah daerah.
“Kalau memang ada koreksi atau penyesuaian dana transfer untuk sekitar 360 kabupaten dan kota, sebaiknya disampaikan secara terbuka. Daerah perlu mengetahui dasar dan mekanismenya sehingga prosesnya dapat dipahami dan diterima dengan baik,” tegasnya.
Meski demikian, Desmon mengakui pemerintah daerah juga harus melakukan langkah antisipasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan. Salah satunya dengan mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
“Perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak bisa dikurangi. Begitu juga kegiatan yang manfaatnya kurang dirasakan masyarakat perlu dirasionalisasi. Langkah-langkah efisiensi seperti ini juga sedang dilakukan oleh banyak kabupaten dan kota lainnya,” pungkasnya.
Comment