BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Kota Balikpapan menjaga keseimbangan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat di tengah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Baharuddin Daeng Lala, mengatakan penguatan kemandirian fiskal harus terus dilakukan melalui optimalisasi PAD, pengembangan potensi ekonomi serta pengelolaan belanja yang lebih berkualitas.
“Yang perlu kita dorong adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menguatkan kemandirian fiskal melalui efisiensi, optimalisasi PAD, menggali potensi ekonomi, dan memastikan belanja daerah benar-benar berkualitas,” ujar Baharuddin Daeng Lala, Rabu (12/8/2026).
Politikus Partai NasDem tersebut menilai tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran dan pemangkasan TKD dari pemerintah pusat sedikit banyak memberikan dampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus disikapi dengan langkah strategis agar program pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Kota Balikpapan tetap dapat berjalan sesuai prioritas.
“Kita memahami kondisi fiskal pemerintah pusat. Namun, di sisi lain, pengurangan TKD tentu memberikan pengaruh terhadap program pembangunan di daerah. Karena itu, perlu ada solusi agar pembangunan tetap berjalan,” jelasnya.
Baharuddin juga menyambut baik adanya rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas kemungkinan tambahan anggaran sebagai upaya menutup dampak pemangkasan TKD.
Ia menyebut, Gubernur Kalimantan Timur juga akan mengajak seluruh kabupaten/kota di Kaltim untuk melakukan pertemuan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mendagri, dan Kemenkeu.
“Informasinya, pemerintah provinsi akan mengajak sepuluh kabupaten/kota untuk duduk bersama dengan Banggar DPR RI, Mendagri, dan Kemenkeu. Saat ini kita tinggal menunggu waktu pelaksanaannya,” katanya.
Baharuddin berharap pertemuan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga ada kejelasan mengenai dukungan anggaran bagi daerah yang terdampak pengurangan TKD.
“Semoga pertemuan itu bisa cepat terlaksana. Ini penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan program pembangunan di Kota Balikpapan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dukungan fiskal tersebut dibutuhkan agar Pemerintah Kota Balikpapan tetap dapat menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029.
“Kita ingin pembangunan tetap berjalan dan target-target dalam RPJMD dapat tercapai. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota sangat diperlukan,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Balikpapan Barat tersebut.
Comment