BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat kemandirian fiskal dalam penyusunan APBD 2027. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai penting agar pembangunan daerah tidak terlalu bergantung pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidiq, mengatakan penguatan kemampuan keuangan daerah harus menjadi perhatian utama dalam pembahasan APBD 2027.
“Pemkot Balikpapan harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Kemandirian fiskal ini penting agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” ujar Japar Sidiq, Senin (24/8/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai Balikpapan masih memiliki sejumlah potensi pendapatan yang dapat dikembangkan. Salah satunya melalui optimalisasi penerimaan dari berbagai sektor yang telah memiliki dasar hukum melalui peraturan daerah (Perda).
Menurutnya, pengelolaan PAD harus dilakukan secara efektif, transparan, dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat maupun iklim investasi di Kota Balikpapan.
“Beberapa Perda sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tinggal bagaimana pemerintah mengoptimalkannya dengan tata kelola yang baik, sehingga penerimaan meningkat tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat,” jelasnya.
Japar juga menyoroti tren penurunan TKD yang diterima Kota Balikpapan. Berdasarkan data yang diterimanya, TKD Balikpapan pada 2025 mencapai sekitar Rp2,1 triliun. Angka tersebut turun menjadi sekitar Rp1,1 triliun pada 2026, atau berkurang sekitar Rp974,1 miliar.
“Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kita tidak bisa terus bergantung pada TKD. Pemerintah daerah harus mulai memperkuat sumber-sumber pendapatan sendiri,” tegasnya.
Selain meningkatkan PAD, Japar meminta Pemkot Balikpapan memastikan setiap belanja daerah benar-benar diarahkan untuk kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan.
Ia menekankan pentingnya efisiensi dan skala prioritas dalam penggunaan anggaran, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Jangan sampai anggaran yang terbatas justru habis untuk belanja yang kurang memberikan dampak langsung. Belanja daerah harus benar-benar diarahkan pada program prioritas,” katanya.
Japar menambahkan, program yang mendapat alokasi anggaran harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Beberapa sektor yang perlu menjadi perhatian antara lain peningkatan pelayanan publik, penguatan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Yang paling penting adalah masyarakat merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan. Pelayanan publik harus meningkat, ekonomi masyarakat harus tumbuh, dan pembangunan infrastruktur harus terus berjalan,” pungkas legislator daerah pemilihan Balikpapan Utara tersebut.
Comment