BALIKPAPAN – Usai dilantik oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada 22 Juli 2026 lalu, jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Balikpapan langsung bergerak menyusun program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Fokus utama yang menjadi perhatian adalah penguatan advokasi warga serta pengembangan ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap UMKM produktif.
Ketua DPC PKB Kota Balikpapan, Michael Adams, mengatakan arahan dari DPP PKB menekankan pentingnya kehadiran partai di tengah masyarakat, terutama dalam memberikan pendampingan bagi warga yang menghadapi persoalan hukum maupun sosial.
“Dalam waktu dekat kami akan menghimpun para sarjana hukum, terutama yang telah lulus, untuk ikut memberikan pendampingan kepada masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan,” ujar Michael Adams, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, program advokasi akan menjadi agenda rutin yang dijalankan setiap tahun. Pendampingan tidak hanya mencakup persoalan hukum, tetapi juga berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
“Pendampingan ini akan kami lakukan mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan hingga seluruh wilayah Kota Balikpapan. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran PKB,” katanya.
Adams juga meminta anggota Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan lebih aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga di daerah pemilihannya.
Selain memperkuat fungsi advokasi, PKB juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berpijak pada nilai-nilai ekonomi Pancasila.
“Di tengah kondisi ekonomi global yang semakin menantang, Indonesia harus memiliki ketahanan ekonomi melalui peningkatan produksi, pemanfaatan sumber daya, serta penciptaan nilai tambah di dalam negeri,” jelasnya.
Ia menilai konsep ekonomi yang saat ini berkembang dengan istilah “Prabowonomics” memiliki semangat yang sejalan dengan ekonomi Pancasila, yakni mengedepankan gotong royong dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
Dalam konteks daerah, PKB mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk memberikan perhatian lebih besar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang bergerak di sektor produksi.
“Kami berharap dukungan pemerintah tidak hanya kepada sektor distribusi, tetapi juga kepada UMKM yang mampu menghasilkan produk sendiri sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujarnya.
Menurut Adams, Balikpapan memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pengolahan hasil laut yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Produk seperti ikan kering maupun berbagai olahan hasil laut dinilai memiliki peluang pasar yang menjanjikan.
“Balikpapan sebagai kota pesisir memiliki potensi besar menjadi daerah produsen, bukan hanya sebagai kota distribusi. Penguatan sektor perikanan dan UMKM produktif harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, PKB mendorong peningkatan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, hingga berbagai program pemberdayaan bagi pelaku UMKM.
Adams menambahkan, pembangunan ekonomi kerakyatan harus menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah agar mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan fisik memang penting, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan yang berpihak kepada UMKM produktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Comment