BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar tetap cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan wacana penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurut Budiono, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu memilah program yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan masyarakat agar pembangunan tetap berjalan serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Pastinya pembangunan harus tetap ada, walaupun anggarannya sangat terbatas. Artinya, kita perlu menentukan skala prioritas,” ujar Budiono, Senin (26/10/2026).
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di luar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya terkait daya beli dan perputaran uang.
Menurutnya, perlambatan aktivitas ekonomi dapat memicu dampak berantai, mulai dari penurunan daya beli hingga berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran.
“Kalau daya beli menurun, dikhawatirkan bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Ini yang perlu kita antisipasi bersama,” tuturnya.
Karena itu, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan Selatan tersebut meminta pemerintah daerah lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat dari bawah. Program yang benar-benar dibutuhkan warga, terutama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran.
Budiono menilai belanja daerah memiliki peran strategis dalam menjaga perputaran ekonomi lokal. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur maupun sektor lainnya turut menggerakkan aktivitas perdagangan, transportasi, serta berbagai usaha jasa di Balikpapan.
“Belanja daerah bukan hanya soal angka, tapi juga menyangkut denyut ekonomi masyarakat. Dari pembangunan infrastruktur, perdagangan, transportasi, hingga jasa-jasa lokal,” jelasnya.
Ia mengingatkan, perlambatan pembangunan infrastruktur berpotensi memengaruhi pendapatan pemasok material dan pelaku usaha, sekaligus mengurangi peluang penyerapan tenaga kerja. Dampaknya dapat meluas hingga ke tingkat rumah tangga ketika pendapatan masyarakat ikut tertekan.
“Ini yang perlu kita jaga bersama agar tidak berdampak lebih luas,” tegasnya.
Di sisi lain, Budiono menyinggung pentingnya pengelolaan kewajiban pembayaran pemerintah secara cermat, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, pengelolaan yang baik diperlukan agar kewajiban tersebut tidak menghambat aktivitas dunia usaha maupun perputaran ekonomi masyarakat.
Ia juga menyoroti penganggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk 2027 yang telah dianggarkan oleh Ketua DPRD Balikpapan. Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian pembayaran gaji sekaligus membantu pemerintah daerah mengelola kebutuhan belanja pegawai.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap, di tengah tantangan fiskal yang ada, pemerintah daerah tetap mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Dengan penentuan prioritas yang tepat, anggaran yang terbatas diharapkan tetap memberikan manfaat optimal bagi warga Balikpapan.
Comment